LPSE Jabar Lelang Proyek Rp 346 Miliar Lebih

LPSE Jabar Lelang Proyek Rp 346 Miliar Lebih

LPSE JAWA BARAT SUDAH LELANGKAN PROYEK SENILAI Rp 346 M LEBIH

Bandung-“kantor berita ajiinews”

Hingga hari Kamis (10/3), jumlah paket yang dilelangkan Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat mencapai 128 paket, dengan pagu Rp.346.980.931.125,. Jumlah lelang selesai mencapai 8 paket dengan pagu Rp.15.196.655.900, Efesiensi dari proses lelang secara elektronik mencapai Rp.2.461.671.915 (16,20 %).

Sedangkan lelang non e-Proc mencapai 56 paket. Sementara paket-paket pada ULP Jawa Barat terus meningkat mencapai 74 paket dengan pagu Rp.182.955.542.525,00. Seluruhnya masih dalam proses lelang. Diperkirakan jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan akan terus meningkat dalam waktu dekat ini.

”Peningkatan yang positif ini tidak lepas dari gencarnya pemberitaan media mengenai kewajiban lelang secara elektronik yang diamanatkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyebabkan jumlah pengguna LPSE Jawa Barat terus meningkat. Rekanan yang mendaftar untuk mendapatkan akses ke SPSE, juga ULP/Panitia pengadaan dari berbagai instansi vertikal serta pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Ika Mardiah Kepala Balai LPSE Jawa Barat, Kamis (10/3) di Balai LPSE Dago, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mengantisipasi peningkatan pengguna dan bergabungnya instansi vertikal, Balai LPSE Jawa Barat terus meningkatkan kemampuan personilnya juga peralatan pendukung. Seperti diamanatkan Gubernur Jawa Barat, LPSE Jawa Barat harus siap melayani dan memberikan bantuan untuk memfasilitasi ataupun mempersiapkan instalasi LPSE di kabupaten dan kota. Bahkan secara nasional siap untuk membantu provinsi lain. Terakhir Provinsi Kalimantan Selatan meminta bantuan personil LPSE Jawa Barat menginstalasi server dan jaringan LPSE-nya.

Menurut Ika jumlah rekanan yang melakukan verifikasi setiap hari rata-rata mencapai 50 perusahaan. Menurut data yang masuk, hingga hari Rabu (9/3), jumlah rekanan yang disetujui untuk mendapatkan akses mencapai 6.275 perusahaan. Meskipun yang datang verifikasi per hari rata-rata 50 perusahaan belum tentu semuanya lolos. Diantaranya disebabkan sejumlah kekurangan dokumen yang disyaratkan. ”Syarat Verifikasi yang telah dimuat di Menu Special Content pada Home situs LPSE Jawa Barat, seringkali tidak dibuka oleh rekanan yang datang, sehingga terpaksa harus kembali keesokan harinya untuk melengkapi,” tuturnya.

Lebih lanjut Ika menambahkan selain datang untuk verifikasi, rekanan yang datang juga mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan setiap hari Rabu tiap pekannya. Pesertanya pun cukup banyak. Kapasitas ruangan pelatihan di Balai LPSE yang ada hanya mampu menampung 20 peserta, seringkali dipenuhi hingga 30 peserta. Karena itu rencananya Balai LPSE akan membuka Ruang Training baru untuk menambah kapasitas. ”Mudah-mudahan direncanakan dalam waktu dekat sudah dapat digunakan.” ungkapnya.

Jumlah ULP/Panyedia dari instansi vertikal serta kabupaten dan kota terus bertambah yang menyatakan kesediaannya untuk bergabung menggunakan LPSE Jawa Barat. Kantor Kementerian Agama dari Kabupaten dan Kota, Kejaksaan Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional, Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar Sukamandi, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri, BMKG Stasiun Geofisika Klas I Bandung, Pengadilan Negeri Ciamis, Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Kejaksaan Negeri Cianjur.//source lpse,jabar//kba.ajiinews//majalah galang//galaknews//remaja.com//morassdi//

KOPERASI NEGARA RI TUAN RUMAH TAHUN 2012

RI jadi penyelenggara hari koperasi dunia 2012

Jakareta-"kba.ajiinews" Indonesia terpilih menjadi salah satu negara penyelenggara International Year of Cooperatives 2012 untuk melaksanakan berbagai event skala internasional terkait dengan gerakan koperasi dunia. Untung Tri Basuki, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan dari sekitar 98 anggota organisasi koperasi internasional, Indonesia dipercaya menjadi salah satu penyelenggara terkait dengan hari koperasi dunia pada 2012. "Setelah PBB mencanangkan 2012 sebagai tahun koperasi internasional, International Cooperatives Alliance [ICA] meminta seluruh gerakan koperasi dunia memaknai hari bersejarah itu," katanya, kemarin.

Anggaran Mengendap KUKM Butuh Modal Usaha

kredit tak tercairkan capai Rp614,14 triliun

Jakarta-"kba.ajiinews"

Besaran fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah atau undisbursed loan pada Juni 2011 mencapai Rp614,14 triliun, naik 26,63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Statistik Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), tingkat undisbursed loan mencapai 31,48% dibandingkan dengan total portofolio kredit yang sebesar Rp1.950,72 triliun.

Posisi undisbursed loan pada akhir Juni tersebut berada diatas rerata perbulan kredit yang belum ditarik selama 2011 yang mencapai Rp599,05 triliun.

Undisbursed loan tertinggi dicetak pada Maret, yakni Rp623,22 triliun dan sebulan kemudian kredit yang belum diserap oleh nasabah tersebut mencapai level terendah pada 2011, yakni Rp576,97 triliun.

Adapun outstanding kredit perbankan nasional pada akhir Juni mencapai Rp1.950,72 triliun dengan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp2.438,01 triliun.

Dengan kinerja tersebut, rasio intermediasi perbankan pada akhir Juni mencetak rekor baru pada tahun ini yakni 79,67% dibandingkan rekor sebelumnya yang diraih pada Mei, 78,45%.

Sementara itu rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) juga mencetak rekor terendah pada 2011 dengan posisi 2,74%. Tingkat NPL tertinggi dicetak pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,92%.//source bisnis.com// (Donald Banjarnahor/faa)-//kba.ajiinews//ras//

Kementerian Koperasi UKM Gandeng IKOPIN Untuk Anugerah Partisara

Kemenkop UKM beri anugerah Partisara Utama

Oleh Mulia Ginting Munthe

Jakarta-"kba.ajiinews"

Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun ini menyerahkan anugerah tertinggi dan prestisius kepada pelaku usaha kecil menengah Partisara Utama yang dinilai memenuhi tujuh aspek dalam kinerja sebagai pelaku usaha sektor riil.

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, mengatakan penganugerahan Partisara Utama akan dipatenkan jadi penghargaan tertinggi dan terbaik terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM).

”Pada tahun ini penghargaan akan diberikan kepada UKM produsen makanan dan minuma, serta UKM kemasan produk. Sedangkan kategori usaha mereka hanya untuk kecil dan menengah,” ujar Choirul Djamhari kepada Bisnis, hari ini.

Pelaku usaha mikro belum disertakan pada pemilihan ini, karena umumnya belum memberlakukan sistem standar mutu atas pproduk, termasuk dari bahan bakunya harus standar. Dengan alasan ini maka usaha mikro belum disertakan.

Acuan penetapan pelaku UKM yang dianggap layak jadi peserta dari seluruh wilayah Indonesia, panitia di bawah koordinasi Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, adalah Undang-undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Sesuai Undang-undang itu, usaha kecil dikategorikan memiliki aset hingga Rp500 juta serta omzet maksimal Rp2,5 miliar. Untuk kategori usaha menengah memiliki aset hingga Rp10 miliar serta omset maksimal Rp50 miliar.

Asisten Deputi Urusan produktivitas dan Mutu Kementerian Koperasi dan UKM, Emilia Suhaimi menjelaskan dalam penganugerahan gelar terbaik tersebut, pihaknya menggandeng Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) Jatinangor, Jawa Barat. Sedangkan pengumuman dilaksanakan pada Oktober tahun ini.

”Selain meraih penghargaan terbaik, pemerintah akan memberi penghargaan lain berupa fasilitasi yang diperlukan UKM. Misalnya, melakukan pendampingan untuk mendapat ISO, HKI maupun fasilitasi lainnya bagi pengembangan kapasitas usaha mereka,” kata Emilia Suhaimi.

Adapun tujuh aspek yang harus dipenuhi UKM untuk menyabet penghargaan itu terdiri dari nilai tambah produksi, daya saing, produktivitas, kualitas kerja, penyerapan tenaga kerja, dampak sosial, dan inovasi serta kreativitas. Menurut dia, pemenang dipastikan mendapat berbagai kemudahan.

Termasuk menerima fasilitasi mengikuti pameran lokal maupun internasional. “Masih ada bentuk penghargaan lain, dan ini kami berikan agar penganugerahan Partisara Utama, bisa menjadi magnet bagi UKM lain untuk lebih produktif dan meningkatkan kualitas maupun kapasitas usahanya,” tukas Emilia Suhaimi.//source bisnis.com// (faa)-//kba.ajiinews

//morassdi//

Bank Jabar Banten (BJB) Akuisisi Tiga BPR

Bank Jabar siapkan akuisisi 3 BPR

Oleh Bastanul Siregar

Jakarta-"kba-kantor berita ajiinews"

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk mengadakan uji tuntas terhadap 38 bank perkreditan rakyat di wilayah Jawa Barat dan Banten serta akan mengakuisisi tiga di antaranya pada Oktober tahun ini.

Direktur Utama Bank Jabar-Banten Bien Subiantoro mengatakan saat ini pihaknya masih memilah dan memperbaiki kinerja beberapa bank perkreditan rakyat (BPR) sebelum memutuskan akuisisi.

"BJB saat ini memiliki saham di beberapa BPR, sehingga kami mengadakan due diligent untuk menentukan peningkatan saham menjadi mayoritas. Ada 38 BPR, Oktober ada 3 yang akan diakuisisi," ujarnya usai menandatangani kredit sindikasi kepada PT Pupuk Kalimantan Timur.

Dia optimistis dapat mengakuisisi 35 BPR lainnya pada 2012. Namun, dia mengaku untuk itu BJB harus membantu meningkatkan serta memperbaiki kinerja 35 BPR tersebut.

Menurut Bien, apabila sudah diakuisisi, BPR yang dimaksud akan dilebur ke dalam tubuh BJB sehingga dapat memperluas jaringan bank asal Jawa Barat tersebut.

"Nanti manajemen baru akan ada penggabungan. Saya tidak ingat nama ketiga BPR itu, tetapi BPR KS [Karya Sejatika] yang terbesar di Jawa Barat tidak termasuk," jelasnya.

Bien menambahkan, nilai akuisisi keseluruhan BPR tidak mencapai Rp1 triliun tetapi dia mengaku tidak ingat angka pastinya.//source-bisnis.com (Bsi//-//kba.ajiinews//ras//

Koperasi Kekurangan Modal Usaha

300 Koperasi wanita di Gresik kekurangan modal

Jawa Timur Gresik- "kba.ajiinews"

Sekitar 300 koperasi wanita di Kab. Gresik rata-rata kekurangan modal akibat tingginya pinjaman dana dari anggota. Koperasi tersebut beroperasi sejak 2009, pembentukannya difasilitasi Pemprov Jatim dengan dana hibah Rp25 juta/unit berasal dari APBD I Jatim.

Kepala Subag Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab.Gresik Sumargo mengatakan dana modal usaha dari Pemprov Jatim telah dimanfaatkan masing-masing kopwan untuk unit simpan pinjam.

Menurut dia, sebagian besar anggota kopwan adalah pengusaha mikro di perdesaan, yang diharapkan dapat terhindar dari jeratan rentenir sesuai ide awal pembentukan koperasi tersebut. Besaran bunga yang diterapkan kopwan 1% per bulan, sehingga meringankan anggota.

”Pemutaran modal usaha Rp25 juta melalui unit simpan pinjam di setiap kopwan telah berkembang, tetapi umumnya masih kekurangan modal sebab dana yang dipinjam tinggi,” ujarnya, kemarin.

Di wilayah Kab. Gresik terdapat 300 kopwan lebih, yang merupakan bagian dari 8.506 kopwan yang terbentuk di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sumargo menambahkan selain terkendala kekurangan modal, pengurus kopwan di Kab. Gresik umumnya masih belum memahami pembukuan. Untuk itu, pihak Dinas Koperasi UKM Perindag Kab. Gresik terus menyosialisasikan pentingnya anggota kopwan menjalankan kewajiban berupa pembayaran iuran.

Sebagai contoh, Kopwan Mandiri Sejahtera di Desa Kedung Sumber, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, sejak akhir 2009 berhasil mengembangkan dana menjadi Rp34,5 juta. Namun, koperasi tersebut terkendala pembukuan belum sempurna.

”Kami berharap dapat tambahan modal dan pembinaan pembukuann, karena masyarakat merasa terbantu denngann pinjaman dana,” papar Winarni Sri Astutik, bendahara Kopwan Mandiri Sejahtera.source bisnis.com (K22/mmh)-//kba.ajiinews//

6.640 Desa pesisir perlu diberdayakan

Gorontalo-"kba.ajiinews"

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba membantu program pemerintah dalam pengurangan masyarakat miskin, melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir di 6.640 desa pesisir mulai tahun depan.

Sudirman Saad, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan langkah Kementerian Kelautan dalam memberdayakan nelayan sudah mulai berkembang.

"Kami sudah mempunyai satu sasaran jelas sebanyak 10.639 desa pesisir [target 2012], untuk menyelesaikan desa miskin ini ada program," ujarnya saat berdiskusi dengan nelayan di Gorontalo, hari ini.

Menurut dia, pengembangan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) akan menyentuh 4.000 desa pesisir dan terdapat 6.639 desa pesisir yang akan diinisiasi dan program pemberdayaan masyarakat pesisir itu akan efektif tahun depan.

Dia menjelaskan jumlah masyarakat pesisir yang terkonsentrasi di luar pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebanyak 7,8 juta masyarakat miskin.

"Program ini akan dikembangkan dan jika dijalankan secara efektif d lapangan, maka 7,8 juta masyarakat miskin bisa dientaskan dalam waktu tidak lama dalam waktu 3-4 tahun ke depan."

Pemerintah telah menetapkan 6 program baru sebagai tindak lanjut pelaksanaan klaster keempat.
Satu di antara program tersebut adalah peningkatan kehidupan nelayan yang dimandatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai koordinator.

Menteri Kelautan dann Perikanan Fadel Muhammad mengatakan anggaran PUMP di Gorontalo tahun ini Rp4,9 miliar. Total anggaran minapolitan tahun ini Rp400 miliar.

Mantan Gubernur Gorontalo periode 2001-2009 itu mengklaim kementerianya sudah banyak mengucurkan dana bantua ke provinsi itu untuk membuat berbagai lompatan program yang sebelumnya tidak ada.
Menurut Fadel, peningkatan kehidupan nelayan menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat pesisir.souce.bisnis.com (sep/tw)-//kba.ajiinews//majalah galang//morassdi//